Lonjakan Data Center di Johor Terhambat Waktu Sambungan Listrik – Pertumbuhan pesat industri pusat data di Johor, Malaysia, kini menghadapi tantangan baru yang tidak lagi berkaitan dengan kapasitas pembangkit listrik, melainkan kemampuan jaringan listrik untuk menyalurkan daya ke proyek-proyek tersebut. Para pengamat industri menyebut hambatan utama saat ini adalah “time to power” atau lamanya waktu yang dibutuhkan proyek untuk mendapatkan sambungan listrik. Faktor ini mulai menjadi penentu apakah sebuah proyek data center bisa berjalan sesuai jadwal atau justru tertunda.
Dampaknya sudah terlihat jelas. Sepanjang 2024, hingga 30 persen permohonan pembangunan pusat data baru di Johor ditolak, berdasarkan panduan industri terbaru. Laporan dari firma intelijen pasar properti Area Market Intelligence menyebut penyebabnya meliputi ketidaksinkronan jadwal utilitas, ketidakjelasan tanggung jawab pembangunan gardu induk, serta masalah perencanaan yang baru terdeteksi pada tahap akhir proyek.
Perusahaan riset tersebut juga mencatat bahwa beberapa persetujuan terkait air dan listrik dapat memakan waktu hingga 18 bulan, meskipun informasi ini masih berasal dari laporan yang belum sepenuhnya diverifikasi. Meski demikian, kekhawatiran mengenai keterlambatan infrastruktur dianggap nyata oleh pelaku industri.
Ben Scuffins, pendiri NuboSearch — firma perekrutan eksekutif yang fokus pada infrastruktur digital — menjelaskan bahwa risiko keterlambatan proyek di Johor kini lebih dipengaruhi oleh proses penyambungan jaringan listrik dan perizinan daripada kapasitas pembangkit itu sendiri. Menurutnya, pembangunan gardu induk, urutan koneksi proyek, serta ritme regulasi menjadi faktor utama yang menentukan apakah proyek tetap sesuai jadwal.
Ia juga menambahkan bahwa semakin banyak proyek berdaya besar yang dijadwalkan beroperasi hampir bersamaan, persaingan untuk mendapatkan tenaga ahli semakin ketat. Perusahaan kini berlomba merekrut pemimpin infrastruktur listrik, direktur proyek, serta spesialis commissioning yang berpengalaman untuk memastikan proyek berjalan lancar.
Pertumbuhan Pesat Kapasitas Data Center
Lonjakan investasi di sektor ini sangat signifikan. Kapasitas pusat data terpasang di Johor meningkat drastis dari hanya 10 megawatt pada 2021 menjadi sekitar 1,3 gigawatt pada 2024. Proyeksi menunjukkan kapasitas tersebut bisa melonjak hingga antara 3 hingga 4 gigawatt pada 2028.
Pertumbuhan ini didorong oleh investasi hyperscale cloud di kawasan Johor–Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ). Menurut Mark Bennett dari EY Asia-Pasifik, pusat data saja berpotensi membutuhkan 5 hingga 6 gigawatt listrik pada 2035 — setara sekitar seperlima kapasitas listrik Semenanjung Malaysia saat ini.
Walau sektor lain seperti manufaktur, logistik, dan pelabuhan juga meningkatkan kebutuhan energi, Bennett menilai skala konsumsi listrik pusat data jauh lebih besar. Hal ini mengubah pola perencanaan jaringan listrik nasional karena beban listrik besar datang sekaligus dalam satu lokasi.
Pusat data biasanya dibangun secara bertahap, tetapi setiap tahap membutuhkan kapasitas besar dan tingkat keandalan tinggi. Karena itu, pembangunan gardu induk, kesiapan commissioning, serta urutan penyambungan proyek menjadi faktor kritis. Bahkan jika kapasitas pembangkit listrik ditambah, keterlambatan pembangunan jaringan distribusi tetap bisa menyebabkan antrean proyek yang menunggu sambungan listrik.
Permintaan Energi dan Tantangan Dekarbonisasi
Kisah permintaan listrik di Johor sebenarnya bagian dari tren nasional Malaysia yang lebih luas. Elektrifikasi dan transformasi digital mendorong konsumsi energi meningkat. Riset EY menunjukkan 91 persen perusahaan Malaysia memperkirakan penggunaan listrik mereka akan naik dalam tiga tahun ke depan.
Kawasan ekonomi khusus JS-SEZ, yang berfokus pada sektor intensif energi seperti pusat data dan industri digital maju, diperkirakan akan mempercepat lonjakan permintaan listrik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus menjaga target dekarbonisasi, Malaysia berencana menambah 6 hingga 8 gigawatt pembangkit listrik berbahan bakar gas dan hingga 10 gigawatt energi terbarukan baru sebelum 2030.
Namun penambahan pasokan saja tidak cukup jika jaringan transmisi dan distribusi tidak diperkuat. Tanpa investasi yang selaras antara pembangkit dan jaringan, bottleneck bisa menjadi masalah sistemik.
Dampak terhadap Kebijakan dan Persaingan Regional
Keterbatasan infrastruktur di Johor juga mulai memengaruhi kebijakan pemerintah daerah. Pada November lalu, otoritas setempat memberi sinyal akan memperketat persetujuan pembangunan pusat data baru. Laporan menyebut kekhawatiran terkait penggunaan air yang besar serta tekanan pada infrastruktur lokal menjadi alasan utama.
Meski begitu, minat investor tetap tinggi. Hingga November 2025, Johor telah menyetujui 51 proyek pusat data dengan nilai investasi total sekitar 44,3 miliar dolar AS. Untuk mendukung kebutuhan energi, proyek Southern Johor Renewable Energy Corridor diluncurkan melalui kerja sama International Finance Corporation, Permodalan Darul Ta’zim, dan Ditrolic Energy. Proyek senilai 6 miliar dolar AS ini akan mengembangkan koridor energi surya dan penyimpanan listrik untuk memasok industri berdaya tinggi.
Tahap awal proyek tersebut diperkirakan mencakup kapasitas panel surya hingga 4 gigawatt-peak dan sistem penyimpanan baterai 5,12 gigawatt jam. Meski demikian, tambahan pasokan energi bersih tetap tidak akan menyelesaikan masalah jika penguatan jaringan listrik tertinggal.
Hambatan ini juga berdampak pada daya saing regional. Negara bagian lain di Malaysia seperti Negeri Sembilan dan Selangor juga berlomba menarik investasi pusat data. Kecepatan penyediaan koneksi listrik kini menjadi faktor pembeda utama bagi investor dalam memilih lokasi proyek.
Siapa yang Akan Membayar?
Pertanyaan besar yang muncul adalah soal biaya. Bennett menegaskan bahwa investasi infrastruktur — baik pembangkit baru, energi terbarukan, maupun jaringan distribusi — pada akhirnya harus ditanggung konsumen melalui kombinasi tarif listrik, pajak, atau subsidi pemerintah.
Sebuah kampus pusat data skala besar dapat membutuhkan peningkatan jaringan listrik besar di hulu. Cara pembagian biaya antara pengembang, operator, dan pemerintah akan menentukan kelayakan ekonomi proyek serta penerimaan publik. Jika reformasi tarif tertunda atau mendapat penolakan, investasi infrastruktur dapat melambat.
Bennett mengingatkan bahwa Malaysia kini berada di titik krusial. Ia mencontohkan pengalaman Inggris yang harus mengatur ulang antrean panjang proyek energi yang menunggu koneksi jaringan. Tanpa koordinasi yang baik antara investasi dan pembangunan infrastruktur, hambatan bisa meluas dan memperlambat pertumbuhan sektor strategis.
Masa Depan Industri
Johor masih memiliki peluang besar menjadi pusat data regional berkat lokasinya yang strategis dekat Singapura serta dukungan investasi global. Namun keberhasilan tersebut kini bergantung pada satu faktor utama: kecepatan dan efisiensi pembangunan jaringan listrik.
Jika hambatan distribusi energi dapat diatasi, Johor berpotensi mempertahankan posisinya sebagai magnet investasi digital Asia Tenggara. Sebaliknya, jika bottleneck terus berlanjut, investor mungkin beralih ke lokasi lain yang menawarkan koneksi listrik lebih cepat dan pasti. Tuna55
