Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp13,4 Triliun dalam Kasus Dugaan Korupsi Minyak – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan berat dalam perkara dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero).
Terdakwa utama dalam perkara ini adalah Muhammad Kerry Adrianto Riza, putra pengusaha minyak Mohamad Riza Chalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa. Dalam sidang pembacaan tuntutan, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 18 tahun kepada Kerry.
Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, terdakwa dapat dikenai hukuman tambahan sesuai ketentuan hukum. Namun yang paling mencolok dari tuntutan ini adalah kewajiban pembayaran uang pengganti kerugian negara dengan nilai fantastis, yakni sekitar Rp13,4 triliun.
Rincian Kerugian Negara
Nilai uang pengganti yang dituntut terdiri dari dua komponen utama. Pertama, kerugian terkait biaya sewa terminal yang ditaksir mencapai Rp2,9 triliun. Kedua, kerugian terhadap perekonomian negara yang diperkirakan sebesar Rp10,5 triliun. Jumlah tersebut mencerminkan dampak luas dari dugaan praktik korupsi yang diduga melibatkan pengelolaan distribusi dan perdagangan minyak.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pembebanan uang pengganti dari aspek kerugian ekonomi nasional didasarkan pada efek yang dirasakan masyarakat luas. Dampak tersebut antara lain meningkatnya biaya pembelian solar dan bahan bakar minyak yang pada akhirnya membebani konsumen.
Menurutnya, tujuan penegakan hukum dalam kasus korupsi bukan sekadar menjatuhkan hukuman penjara, tetapi juga memulihkan kerugian negara, baik dari sisi keuangan maupun dampak ekonomi yang ditimbulkan.
Tuntutan Lebih Berat dari Terdakwa Lain
Tuntutan terhadap Kerry tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan enam mantan pejabat anak perusahaan Pertamina yang juga terjerat dalam perkara yang sama. Para terdakwa lain tersebut rata-rata hanya dituntut hukuman penjara sekitar 14 tahun, dengan denda Rp1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp5 miliar.
Perbedaan besaran tuntutan ini menunjukkan bahwa jaksa menilai peran Kerry dalam perkara tersebut lebih signifikan dibandingkan terdakwa lain. Posisi sebagai pemilik manfaat perusahaan disebut menjadi salah satu faktor yang memperberat tuntutan.
Ancaman Tambahan Jika Tidak Membayar
Dalam surat tuntutan, jaksa juga meminta hakim memerintahkan penyitaan seluruh aset milik terdakwa apabila ia tidak mampu membayar uang pengganti kerugian negara. Penyitaan ini mencakup aset bergerak maupun tidak bergerak yang berkaitan dengan terdakwa.
Jika seluruh aset yang disita masih belum cukup menutup jumlah kerugian negara, Kerry dapat dikenai hukuman tambahan berupa pidana penjara selama 10 tahun. Dengan demikian, total masa hukuman yang berpotensi dijalani bisa mencapai 28 tahun.
Daftar Aset Riza Chalid yang Telah Disita
Dalam proses penyidikan sebelumnya, aparat penegak hukum telah lebih dulu menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Di antaranya uang tunai sebesar Rp220 juta serta beberapa aset properti bernilai besar.
Aset yang disita mencakup tanah dan bangunan seluas 31.921 meter persegi atas nama PT Orbit Terminal Merak di Cilegon, serta lahan dan bangunan lain seluas 190.684 meter persegi yang juga tercatat atas nama perusahaan yang sama. Selain itu, penyidik turut mengamankan dana hasil pengelolaan aset PT OTM.
Tak hanya itu, sejumlah bidang tanah yang tersebar di beberapa daerah seperti Lampung, Bogor, dan Bali juga masuk dalam daftar penyitaan. Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara jika nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan.
Signifikansi Kasus Riza Chalid bagi Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi salah satu perkara korupsi besar yang menyita perhatian publik karena nilai kerugian negara yang sangat besar serta keterkaitannya dengan sektor energi strategis. Industri minyak dan bahan bakar merupakan sektor vital yang memengaruhi stabilitas ekonomi nasional, sehingga dugaan penyimpangan di bidang tersebut dianggap berdampak luas terhadap masyarakat.
Para pengamat menilai tuntutan tinggi yang diajukan jaksa menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi skala besar, khususnya yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Selain itu, fokus pada pengembalian kerugian negara juga mencerminkan pendekatan baru dalam penanganan kasus korupsi, yakni menekankan pemulihan aset sebagai prioritas.
Menunggu Putusan Pengadilan
Setelah pembacaan tuntutan, proses persidangan akan berlanjut ke tahap pembelaan dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir. Hakim nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta argumentasi dari kedua belah pihak.
Hasil putusan tersebut akan menentukan apakah tuntutan jaksa diterima sepenuhnya, dikurangi, atau bahkan ditolak. Publik kini menanti kelanjutan proses hukum yang dinilai penting tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi upaya penegakan integritas di sektor energi nasional.
Secara keseluruhan, perkara ini mencerminkan kompleksitas kasus korupsi modern yang melibatkan jaringan bisnis, korporasi, dan dampak ekonomi luas. Dengan nilai tuntutan mencapai puluhan triliun rupiah, kasus ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tuna55
