Inggris Gelontorkan Rp275 Miliar untuk Hutan Indonesia, Komitmen Diuji di Lapangan – Hutan Indonesia kembali menjadi perhatian komunitas internasional. Namun kali ini sorotan tersebut bukan semata-mata terkait isu deforestasi atau kebakaran lahan, melainkan menyangkut dukungan pendanaan dan tingkat kepercayaan global terhadap tata kelola kehutanan nasional.
Pemerintah Inggris resmi mengalokasikan dana sebesar 12 juta poundsterling atau sekitar Rp275 miliar guna mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia. Dana ini disalurkan melalui Multistakeholder Forestry Programme (MFP) Fase 5, sebuah program kerja sama bilateral yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun antara Indonesia dan Inggris.
Kerja sama ini memang bukan hal baru. Namun, konteks global yang berubah membuat implementasi tahap terbaru program tersebut menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya.
Dua Dekade Kolaborasi dan Capaian Penting
Program MFP pertama kali dimulai pada tahun 2000. Sejak saat itu, berbagai pembenahan tata kelola hutan telah dilakukan. Salah satu capaian paling signifikan adalah lahirnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), yang memastikan produk kayu Indonesia berasal dari sumber yang sah dan dikelola sesuai regulasi.
Melalui sistem tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan kredibilitas produk kayunya di pasar internasional. Bahkan, Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang menandatangani FLEGT-VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement) dengan Uni Eropa. Perjanjian ini memungkinkan ekspor kayu legal Indonesia masuk ke pasar Eropa dengan skema lisensi khusus.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menilai kolaborasi jangka panjang ini telah berkontribusi dalam memperbaiki tata kelola sektor kehutanan nasional. Dalam peluncuran MFP Fase 5 di Jakarta pada 9 Februari 2026, ia menyampaikan bahwa pengelolaan hutan yang lebih baik akan memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Menurutnya, hutan yang dijaga secara berkelanjutan berperan penting dalam mengurangi risiko bencana seperti banjir dan longsor yang semakin sering terjadi akibat perubahan tata guna lahan dan tekanan iklim.
Fase Baru, Tantangan Baru
MFP Fase 5 dirancang berjalan hingga tahun 2029. Berbeda dari fase-fase sebelumnya, tahap ini lebih menitikberatkan pada penguatan implementasi kebijakan di lapangan. Artinya, bukan hanya memperbaiki regulasi di atas kertas, tetapi memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif.
Program ini menargetkan penguatan kelembagaan kehutanan, peningkatan transparansi pengelolaan sumber daya, serta memperluas akses pasar bagi produk kehutanan Indonesia yang berkelanjutan.
Dalam konteks global, dukungan Inggris juga memiliki dimensi strategis. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyebut komitmen Indonesia terhadap target FOLU Net Sink 2030 sebagai sinyal positif bagi dunia. Target tersebut bertujuan memastikan sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dilepaskan.
Menurut Jermey, hutan yang sehat, masyarakat sekitar hutan yang tangguh, dan institusi yang kuat merupakan fondasi penting dalam menghadapi krisis iklim global. Ia menegaskan bahwa masa depan hutan Indonesia bukan hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki implikasi internasional.
Lebih dari Sekadar Bantuan Finansial
Pendanaan Rp275 miliar ini hadir di tengah meningkatnya tekanan global terhadap isu perubahan iklim, keberlanjutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Negara-negara mitra dagang kini semakin memperhatikan asal-usul produk yang mereka impor, termasuk produk kayu dan hasil hutan lainnya.
Dengan demikian, dana yang diberikan bukan sekadar bantuan pembangunan. Ia juga menjadi bentuk kepercayaan sekaligus pengujian. Dunia ingin melihat apakah Indonesia mampu menjaga konsistensi dalam menegakkan aturan, memberantas pembalakan liar, dan memastikan manfaat pengelolaan hutan dirasakan masyarakat sekitar.
Ke depan, tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi. Pengawasan, transparansi data, serta pelibatan masyarakat menjadi faktor kunci agar program ini tidak hanya berhenti sebagai komitmen administratif.
Kepercayaan internasional terhadap sektor kehutanan Indonesia hanya dapat dipertahankan jika kebijakan benar-benar berjalan efektif di lapangan. Dalam konteks inilah, suntikan dana dari Inggris menjadi lebih dari sekadar angka. Ia menjadi simbol ujian bagi keseriusan Indonesia menjaga salah satu aset alam terpentingnya.
Hutan Indonesia kini berada di titik penting: antara peluang memperkuat reputasi global dan risiko kehilangan kepercayaan jika komitmen tidak ditepati. Tuna55
